Tak Digubris, DPRD akan Gunakan Hak Interpelasi?


04. APREM

Aprem

Jika surat protes Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan terhadap hasil mutasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan tidak digubris Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, DPRD memastikan sejumlah hak yang dimilikinya bakal digunakan.

Itu dikatakan Ketua Komisi I DPRD Nunukan Aprem, SE. Setelah melakukan pertemuan dengan empat fraksi di DPRD. Dari hasil rapat yang dipimpin Ketua DPRD Nunukan, H. Danni Iskandar dan Wakil Ketua DPRD Nunukan Hj. Nursan, SH dan sejumlah anggota. Diputuskan menolak hasil mutasi yang dilakukan Pemkab Nunukan pada Rabu (3/5) lalu soal penempatan Agustinus Palantek sebagai sekretaris DPRD (sekwan). Lembaga legislatif itu meminta mutasi jabatan sekwan harus ditinjau ulang.

Selain itu, mempertanyakan alasan Bupati Nunukan yang memutuskan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang harus didemosi atau turun jabatan. “DPRD Nunukan kembali bersurat ke Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid terkait hasil mutasi yang banyak melanggar aturan,” tegas Aprem kepada Radar Nunukan, Rabu (10/5).

Dijelaskan, mulai dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Demokrat, Golkar dan Demokrasi Pembangunan merasa keberatan. Sebab, ditempakannya pejabat yang akan menduduki jabatan sekwan tidak melalui persetujuan pimpinan DPRD Nunukan.

“Harusnya sesuai dengan aturan yang ada. Sebab, dalam undang-undang dengan jelas berbunyi diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan pimpinan DPRD Nunukan,” tegas Aprem ketika dikonfirmasi.

Menurutnya, jika tidak ada respons dari Pemkab Nunukan, bukan tidak mungkin hak interpelasi atau hak DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan pemerintah akan dilakukan. “Masih ada hak DPRD seperti hak interpelasi dan hak angket jika surat keberatan diacuhkan,” tegasnya.

Untuk menggunakan hak interpelasi, minimal ada 13 anggota DPRD Nunukan mengajukan usulan. Sedangkan, untuk mengajukan hak angket, setidaknya 10 orang anggota yang menyampaikan usulan ke pimpinan DPRD. Sedangkan saat pertemuan yang dilakukan sejumlah anggota DPRD dihadiri empat fraksi. Dengan total 16 orang yang hadir.

Protes yang dilakukan DPRD Nunukan berdasarkan UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), UU/2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2016 tentang perangkat daerah. Sedangkan, Pemkab Nunukan menilai sudah sesuai berdasarkan UU Nomor 5/2014 tentang ASN.

Sumber: kaltara.prokal – 11 Maret 2017

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s