Tak Diterima di SMA Negeri, Anggita Ajukan Gugatan ke PN Nunukan


20170715-anggita-saat-berorasi-siswa-smp-telpon-menteri-pendidikan

Anggita saat berorasi di Tugu Dwi Kora, Kecamatan Nunukan, Rabu (5/7/2017).

Anggita Arsyikirani, calon siswa yang gagal diterima di SMA Negeri 1 Nunukan melalui kuasa hukumnya dari Firma Hukum Katon and Partner, Rianto Junianto SH akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Nunukan.

Anggita akan menggugat sejumlah pihak seperti Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017 SMA Negeri 1 Nunukan cq Kepala SMA Negeri 1 Nunukan, Cq Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, Cq Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, untuk menuntut haknya mendapatkan pendidikan di SMA Negeri 1 Nunukan.

“Ada diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia karena hak anak atau pendidikan warga negara dijamin undang-undang. Kami akan mengajukan gugatan,” ujar Rianto saat memberikan keterangan pers bersama Mustiqa, ibu Anggita, Jumat (14/7/2017).

20170715-kuasa-hukum-anggita-dan-ibu-anggita

Rianto Junianto SH bersama Mustiqa, ibunda Anggita Arsyikirani memberikan keterangan pers di Nunukan, Jumat (14/7/2017).

Sebagai kuasa hukum, Rianto akan menguji petunjuk teknis serta parameter proses PPDB 2017 di Nunukan.

“Sejauh mana pelaksanaan Permen 17/2017? Seperti apa pemahaman SE Nomor 3 yang keluar atas desakan Komisi X DPR RI?

Di mana fokusnya diberlakukan bagi keluarga miskin yang memperoleh jatah lima persen dari sistem zonasi,” ujarnya.

Rianto mengatakan, alasan panitia PPDB SMA Negeri 1 Nunukan menolak Anggita sangat tidak berasalan.

Apalagi semua persyaratan bahkan nilai Anggita mencapai 299,5. Pihaknya juga menilai pada pelaksanaan PPDB ini nihil transparansi.

“Kami akan adu di persidangan mengenai kepemilikan SK panitia sampai kerugian yang timbul dan memengaruhi psikologis Anggita,” ujarnya.

Dia mengatakan, dalam gugatan itu nantinya, pihaknya juga akan memasukkan materi berupa aksi protes yang melibatkan Anggita pada aksi di Tugu Dwi Kora, Rabu (5/7/2017).

Dia menilai, ada upaya menjadikan Anggita ikon bagi kelompok minoritas yang menunggangi kasus Anggita. Karena ternyata belakangan diketahui nilai mayoritas masyarakat yang berdemo di bawah standar.

“Siapa yang harus bertanggung jawab atas ini semua? Anggita down, nggak mau sekolah dan merasa dikucilkan.

Ini kerugian yang fatal karena ia di bawah umur. Ini bisa kena Pasal 76 A huruf (a) UU 23/2002 jo UU 35/2014, selain diskriminatif ini penelantaran, ancaman hukumannya lima tahun penjara,” ujarnya.

Mustiqa menegaskan, anaknya bukan memaksakan diri harus masuk sekolah negeri. Anggita hanya memperjuangkan haknya.

“Ketika anak kita belajar keras supaya nilainya bagus, tapi malah disingkirkan. Bagaimana perasaan kita sebagai orang tua? Bukankah itu memberi pelajaran buruk yang membekas dan mengubah pola fikir anak?”katanya.

Dari gugatan inipula diharapkan kasus serupa tidak terulang kembali.

Dia mengatakan lembaga pendidikan seharusnya memberi teladan dan bersikap layaknya akademisi dengan memikirkan lebih jauh aspek pendidikan yang terbaik.

“Seharusnya Anggita tak dipandang terlalu memaksa sekolah negeri. Bukan begitu. Jika masuk swasta juga dia mampu bayar kok.

Tetapi hak dia itu, usaha dia kenapa malah dipatahkan nggak jelas?” ujarnya yang menilai Anggita sebagai pahlawan kecil bagi Nunukan.

Anggita menyebutkan, dia ditolak masuk SMA Negeri 1 Nunukan karena panitia tidak mau menerima kartu keluarga Bandung.

“Panitia meminta harus kartu keluarga di sini yang menunjukkan domisili minimal sudah enam bulan. Mengurus KK menurut panitia seperti membuat indomie langsung jadi.

Saya sudah berdomisili sekitar dua tahun di sini, tetapi tidak ada kebijakan sama sekali,” katanya berkeluh kesah.
Mustiqa menceritakan, dia memang memiliki dua kartu keluarga.

Satu kartu keluarga yang dikeluarkan di Kota Bandung, Jawa Barat. Kartu keluarga itu memang mencantumkan nama Anggita.

Namun setelah dia bercerai dengan suami dan pindah domisili ke Kabupaten Nunukan, dia membuat kartu keluarga baru yang belum mencantumkan nama Anggita.

“Pihak sekolah meminta surat domisili, setelah saya berikan surat domilisi juga mereka tolak,” ujarnya.

Dia menyayangkan, karena anaknya yang lulusan SMP Negeri 1 Nunukan gagal masuk SMA negeri hanya karena persoalan kartu keluarga.

Padahal anaknya memiliki nilai yang semestinya bisa diterima di SMA Negeri 1 Nunukan yang menerima nilai terendah 23,9 pada PPDB SMA tahun ajaran 2017-2018.

“Ini bukan nilai ujian yang dilihat, tetapi kartu keluarga,” ujarnya.

Dari zonasi, Mustiqa yang tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Nunukan memiliki peluang memasukkan anaknya di SMA Negeri 1 Nunukan maupun SMA Negeri 2 Nunukan.

“Saya masih berharap anak saya bisa diterima di SMA Negeri,” ujarnya.  (kaltim.tribunnews 14072017)

 

Protes PPDB, Puluhan Orangtua dan Calon Siswa Demo, LSM Serukan Boikot di Tiga Sekolah

20170715-demo-ortu-siswa

Puluhan orangtua dan calon siswa yang gagal diterima di SMA Negeri di Nunukan melakukan aksi menolak mekanisme PPDB yang merugikan banyak lulusan SMP, Rabu (5/7/2017).

Gagal diterima di Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri, puluhan calon siswa bersama orangtuanya menggelar demonstrasi di Tugu Dwi Kora, Kecamatan Nunukan, Rabu (5/7/2017).

Belasan calon siswa yang mengenakan seragam SMP, bersama orangtuanya datang dengan berbagai poster dari karton diantaranya bertuliskan:

Ujian KK Bukan Ujian Nilai. Nilai Tidak Berarti. Mana Nilai- Nilai Sumpah Pemuda?”, “Kami Bangsa Indonesia Tapi Tidak Diakui Sebagai Anak Bangsa”.

Peraturan Baru Jadi Penderitaan Baru Bagi Kami”.

Akan Memboikot Kebijakan Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Utara”.

Mereka secara bergantian berorasi menggunakan pengeras suara memprotes mekanisme penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA yang banyak merugikan lulusan SMP di Kabupaten Nunukan.

Dari pantauan TRIBUNKALTIM.CO, aksi yang dimulai sekitar pukul 09.15 itu mendapatkan pengawalan puluhan Polisi berseragam maupun berpakaian biasa.

Ketua LSM Pancasila Jiwaku, Mansyur Rincing yang mendampingi para calon siswa dan orangtua ini mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 02 tahun 2017 tentang Juknis PPDB untuk Sekolah Menengah Atas Negeri atau Kejuruan dan Bentuk Lain yang Sederajat Untuk Tahun Ajaran 2017/2018.

Selain itu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru bertentangan dengan Sistem Pendidikan Nasional.

“Ini justru akan membuat pengangguran besar-besaran karena banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah,” ujarnya berorasi.

Dia menyebutkan, sistem zonasi membuat banyak anak-anak lulusan SMP yang tidak bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan pendidikan di SMA negeri.

Mansyur mengatakan, para lulusan SMP ini sebenarnya bersedia bersekolah di sekolah swasta asalkan dilengkapi dengan fasilitas pendidikan yang memadai.

“Tetapi ini masih tidak dilengkapi dengan fasilitas pendidikan yang memadai,” ujarnya.

Pihaknya meminta DPRD Kalimantan Utara ikut memperjuangkan persoalan ini. Apalagi Kabupaten Nunukan juga termasuk daerah terdepan, terluar dan terpencil.

“Menteri Pendidikan juga harus mengkaji kembali aturan ini. Pengkajian independen harus dilakukan. Kalau tidak kami meminta Presiden mencopot Menteri Pendidikan dan Kebudayan.

Kami meminta Gubernur Kalimantan Utara mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudyaan,” ujarnya.

Pihaknya mengancam akan melakukan boikot kegiatan belajar mengajar di tiga sekolah, Senin (10/7/2017) mendatang.

“Anak dan orangtua, tanggal 10 jangan dulu ada belajar di sekolah sebelum ada perwakilan provinsi melakukan pertemuan.

Supaya jangan seenaknya memberlakukan aturan di daerah kita. Pak Menteri jangan sembarangan membuat aturan, sementara menginjak Nunukan saja tidak pernah,” ujarnya. (kaltim.tribunnews – 05072017)

 

Gagal Masuk Sekolah Negeri, Anggita Telepon Menteri Pendidikan di Tengah Aksi

20170715-anggita-saat-berorasi-siswa-smp-telpon-menteri-pendidikan

Anggita saat berorasi di Tugu Dwi Kora, Kecamatan Nunukan, Rabu (5/7/2017).

Anggita mengeluhkan nasibnya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, lantaran gagal diterima di sekolah negeri.

Di sela aksi puluhan orangtua dan calon siswa yang gagal diterima di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, Rabu (5/7/2017) di Tugu Dwi Kora, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Anggita yang berbicara kepada menteri melalui telepon seluler menjelaskan, dia gagal masuk SMA Negeri 1 Nunukan hanya karena masalah Kartu Keluarga (KK).

“KK lama saya daerah Bandung. Apakah Bandung tidak masuk Indonesia? Kenapa harus dibeda-bedakan? Menurut panitia yang diterima hanya berdomisili minimal enam bulan di sini. Sedangkan saya sudah hampir dua tahun di Nunukan,” ujarnya.

Diapun menjelaskan, hampir 200 orang lulusan SMP sepertinya gagal diterima di SMA Negeri di Pulau Nunukan, karena berbagai persoalan.

“Setidaknya bapak punya kebijakan untuk menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.

Menerima keluhan itu, Mendikbud Muhadjir Effendy justru meminta dihubungkan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kalimantan Utara atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Nunukan untuk membicarakan hal tersebut.

Permintaan tersebut direspon Ketua LSM Panjiku Mansyur Rincing dengan mengirimkan nomor telepon seluler Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, Jaya Martom.

Anggita sebelumnya saat berorasi menyebutkan, dia ditolak karena panitia tidak mau menerima kartu keluarga Bandung.

“Panitia meminta harus kartu keluarga di sini yang menunjukkan domisili minimal sudah enam bulan. Mengurus KK menurut panitia seperti membuat Indomie, langsung jadi. Saya sudah berdomisili sekitar dua tahun di sini, tetapi tidak ada kebijakan sama sekali,” katanya berkeluh kesah.

Tika, ibu Anggita menceritakan, dia memang memiliki dua kartu keluarga.

Satu kartu keluarga yang dikeluarkan di Kota Bandung, Jawa Barat. Kartu keluarga itu memang mencantumkan nama Anggita.

Namun setelah dia bercerai dengan suami dan pindah domisili ke Kabupaten Nunukan, dia membuat kartu kelaurga baru yang belum mencantumkan nama Anggita.

“Pihak sekolah meminta surat domisili, setelah saya berikan surat domilisi juga mereka tolak,” ujarnya.

Dia menyayangkan, karena anaknya yang lulusan SMP Negeri 1 Nunukan gagal masuk SMA negeri hanya karena persoalan kartu keluarga.

Padahal anaknya memiliki nilai 29,95 yang semestinya bisa diterima di SMA Negeri 1 Nunukan yang menerima nilai terendah 23,9 pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA tahun ajaran 2017-2018.

“Ini bukan nilai ujian yang dilihat, tetapi kartu keluarga,” ujarnya.

Dari zonasi, Tika yang tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Nunukan memiliki peluang memasukkan anaknya di SMA Negeri 1 Nunukan maupun SMA Negeri 2 Nunukan.

“Saya masih berharap anak saya bisa diterima di SMA Negeri,” ujarnya.  (kaltim.tribunnews – 05072017)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s