Anak Gagal Masuk SMA Negeri Orangtua Bakal Demo di Jakarta


20170814-orangtua-calon-siswa-nunukan

Orangtua calon siswa yang gagal diterima di SMA Negeri di Nunukan, di Tugu Dwi Kora melakukan aksi menolak mekanisme PPDB yang merugikan banyak lulusan SMP.

Merasa perjuangannya belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan, sejumlah orangtua calon siswa yang gagal diterima di SMA Negeri di Nunukan akan melakukan demonstrasi di Jakarta.

“Kami sekitar 10 orang dari Aliansi Peduli Pendidikan akan aksi di Bundaran HI Jakarta,” ujar Mansyur Rincing, salah satu orangtua calon siswa, Jumat (11/8).

Demonstrasi yang akan dilaksanakan setelah tanggal 17 Agustus 2017 ini, untuk menyampaikan aspirasi mengenai penerimaan peserta didik baru yang dinilai melanggar ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2017 yang diperjelas melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, tertanggal 6 Juli 2017.

Mansyur yang juga aktivis LSM ini mengatakan, seharusnya ada kebijakan khusus dalam penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Nunukan. Hal ini terkait dengan status Kabupaten Nunukan sebagai daerah tertinggal, terdepan dan terluar. “Seharusnya ada kearifan lokal di sini. Karena itu juga diatur pada pasal 34,” ujarnya.

Dia juga memastikan, aturan itu belum sepenuhnya bisa dilaksanakan di Kabupaten Nunukan karena hingga kini persiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara belum maksimal yang ditunjukkan belum terbentuknya unit pelaksana teknis dinas di Kabupaten Nunukan. Selain itu infrastruktur pendidikan belum sepenuhnya mendukung.

“Kemudian tidak ada sosialisasi saat penerimaan peserta didik baru. Ini ada pemaksaan kehendak untuk melaksanakan PPDB dengan tidak melihat kearifan lokal,” ujarnya.

Seharusnya, kata Mansyur, teknis PPDB diserahkan kepada masing-masing sekolah. Bukan diatur langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara.

“Dinas Pendidikan harusnya mengurus infrastruktur dan menyediakan serta melakukan pengawasan terhadap guru. Infrastruktur dan guru itu yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Mansyur mengatakan, pada aksinya nanti pihaknya akan mendatangi istana negara untuk menyampaikan aspirasi pendidikan di perbatasan kepada Presiden Republik Indonesia.

“Kami mengusulkan berikanlah kepada sekolah urusan teknis penerimaan siswa baru. Untuk infrastruktur dan kebutuhan sekolah diserahkan kepada provinsi,” katanya.

Pihaknya juga akan meminta agar Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie mencopot Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara, Sigit Muryono maupun Kepala Bidang Pendidikan SMA, Ahmad.

“Kami meminta Gubernur berdialog tentang sistem PPDB supaya masyarakat Kaltara paham ada Gubernur di dalamnya. Supaya tidak ada tanggapan Gubernur tidak mau bicara. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar langsung menerima aspirasi masyarakat sehingga selesai urusannya,” ujarnya yang berharap pemerintah provinsi tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat meskipun kewenangan pengelolaan sekolah menengah atas telah beralih kepada provinsi. (kaltim.tribunnews 11082017)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s