Tiga Pejabat Nonjob Mengaku Diperiksa Inspektorat, Tudingan di PTUN Kembali Diungkit


20180114-firnanda-nunukan

Inspektorat Kabupaten Nunukan telah memeriksa tiga pejabat nonjob pada awal bulan ini.

Pemeriksaan berturut-turut dilakukan pada 3 Januari 2018 terhadap mantan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Nunukan Budi Prasetya, 4 Januari 2018 terhadap mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Joko Santosa dan 5 Januari 2018 giliran pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan Muhammad Firnanda.

“Kalau dipanggil oleh tim, saya akui iya. Berturut-turut kami dipanggil dari Pak Budi, Joko dan saya. Pada hari Rabu-Jumat, 3-5 Januari lalu. Dipanggil masing masing di ruang Mess BKPSDM Kabupaten Nunukan,” ujar Firnanda, Selasa (16/1/2018) saat dikonfirmasi terkait informasi pemeriksaan mereka setelah memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda melawan Bupati Nunukan.

Firnanda sebenarnya hendak mempermasalahkan dokumen pemanggilan yang dianggap cacat secara hukum.

“Tetapi karena pertimbangan bahwa kami tidak ingin dibenturkan dengan rekan kami yang menjadi tim dan juga berstatus sebagai PNS dan perlunya kami menjelaskan permasalahan kami dari awal kepada tim, maka kami tetap hadir,” ujarnya.

Saat pemeriksaan dimaksud, jelas Firnanda, tim sempat mempertanyakan permasalahan yang sebelumnya sudah menjadi dugaan kesalahan mereka dan menjadi barang bukti saat sidang di PTUN Samarinda.

“Saya jelaskan bahwa masalah ini sudah dibahas di PTUN dan hasil sudah diketahui bersama,” ujarnya.

Ada banyak pertanyaan yang diajukan terhadapnya.

“Poin penting dalam pemeriksaan, perlu saya tegaskan bahwa sejak tanggal 10 Januari 2018 kami selalu komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten melalui Sekda. Ketika ditanya kenapa harus ke Sekda? Maka perlu saya sampaikan bahwa saat kami hendak berkomunikasi, memang yang selalu stand by di tempat hanya Pak Sekda,” ujarnya.

Selain itu, sebutnya, untuk urusan kepegawaian, Sekretaris Kabupaten Nunukan merupakan pimpinan tertinggi pegawai negeri sipil dibawah Pembina Kepegawaian.

Diapun mengaku tidak mengetahui, untuk apa pemeriksaan itu dilakukan?

Firnanda menegaskan, sudah tahu tata urutan perundang-undangan maupun tahu jalur hukum.

“Hal ini sudah sama-sama kita lalui. Karena sampai hari ini PTUN masih nyata ada. Pada intinya, kembali saya nyatakan bahwa upaya kami hanya untuk pembenahan penataan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bukan karena ambisi apalagi dendam pribadi,” katanya.

Dia memastikan, tidak mungkin mereka bertiga berniat jahat dengan pemerintahan.

Firnanda mengungkapkan, dia datang ke Kabupaten Nunukan bukanlah atas kemauan pribadi melainkan permintaan Pemerintah Kabupaten Nunukan pada 2001, selulusnya dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri.

Sehingga, jika memang selama mengabdi ada masalah yang dilakukan, seharusnya sejak awal dia sudah ditolak di Kabupaten Nunukan.

“Toh saya siap kok! Tetapi ketika saya difitnah dan sebagainya, maka saya juga punya hak untuk membuktikan kebenarannya dan itu sudah saya lakukan,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, Joko dan Budi merupakan generasi pertama yang merintis Pemerintah Kabupaten Nunukan.

“Mereka bukan CPNS Nunukan. Pak Joko itu dulu yang pontang panting mempersiapkan prasarana atas perintah Pak Budiman. Nah jadi apa iya, kami punya niat jahat dengan pemerintahan? Jadi, marilah sama-sama jadikan bahan introspeksilah. Toh sama-sama juga saya dan Bupati melaksanakan amanah,” katanya. (kaltim.tribunnews – Selasa 16 Januari 2018)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s