Soal BBM, Krayan Mulai Mandiri


Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikeluhkan masyarakat Krayan berpuluh-puluh tahun lamanya mulai stabil. Ketergantungan BBM dari negeri jiran Malaysia mulai teratasi meski masih ada yang menggunakan BBM Malaysia. Sejak pengiriman BBM ke Krayan dilakukan Pertamina melalui transportasi udara, yakni melalui Pelita Air Service (PAS), masyarakat Krayan tidak pusing lagi jika ada penutupan perbatasan yang dilakukan…

Tak Digubris, DPRD akan Gunakan Hak Interpelasi?


Jika surat protes Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan terhadap hasil mutasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan tidak digubris Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, DPRD memastikan sejumlah hak yang dimilikinya bakal digunakan. Itu dikatakan Ketua Komisi I DPRD Nunukan Aprem, SE. Setelah melakukan pertemuan dengan empat fraksi di DPRD. Dari hasil rapat yang…

Beasiswa Kaltara Cerdas


Soal Tuntutan IPK Minimal Dewan Pendidikan Akhirnya Akomodir Tuntutan Mahasiswa Senin, 1 Mei 2017 11:17 TANJUNG SELOR – Penyaluran beasiswaKaltara Cerdas dari Dewan Pendidikan Kaltara untuk tahun 2017, dipastikan molor dari rencana. Sedianya, kata Ketua Dewan Pendidikan Kaltara, Herwansyah kepada Tribunkaltim.co di lapangan Agathis, Tanjung Selor, Senin (1/5/2017), beasiswa ini akan dilaunching bertepatan dengan Hari…

Deportan Padati Nunukan, Dipulangkan dengan Biaya Sendiri


Kali Ketiga WNI Biayai Sendiri Deportasinya Pemerintah Malaysia kembali melakukan deportasi besar-besaran 470 Warga Negara Indonesia (WNI), Kamis (20/4) petang. Para deportan dipulangkan setelah menyelesaikan hukumannya di Malaysia. Selain itu, pemulangan WNI ke tanah air ini menjadi paling besar 2017 ini. WNI yang dipulangkan didominasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang bekerja di Sabah, Malaysia…

Penyidikan Pasar Induk Berlanjut, Kejati Periksa Napi Pencucian Uang


Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur memeriksa mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan, Abdul Azis Muhammadiyah di Kantor Kejaksaan Negeri Nunukan, Selasa (21/3/2017). Narapidana kasus gratifikasi dan pencucian uang yang dihukum 10 tahun penjara itu, harus di-bon dari Lapas Klas II B Sungai Jepun, Kecamatan Nunukan Selatan untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pasar…

Perda Kab.Nunukan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 18 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan


Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (bupati Nunukan). Peraturan daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 tentang  Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah No 18 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan. -ar-