BERITA
Hak Suara TKI Hanya untuk Pilpres
Status Kependudukan TKI Pasif Meskipun memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Kabupaten Nunukan, seluruh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang melalui Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) hanya bersifat pasif. Artinya, data mereka tidak terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Nunukan. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Nunukan Umboro Hadisuseno menjelaskan, KTP dan kartu keluarga (KK) yang diterbitkan memiliki…
KPK Sorot Pelayanan TKI di Nunukan
Ada Beberapa yang Dinilai Tidak Prosedural Persoalan yang berhubungan dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) terus menyulut perhatian pemerintah. Dari hal tersebut, Rabu (8/8) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Nunukan. Kedatangan KPK ini bertujuan memastikan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) berjalan sesuai harapan. KPK dalam hal…
Konsulat RI Tawau Lepas 235 Anak TKI untuk Bersekolah di Nunukan
Konsulat RI di Kota Tawau, Malaysia, secara resmi melepas 235 anak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan meneruskan sekolah ke Indonesia. Konsul RI Tawau Sulistijo Djati Ismojo mengatakan, kepulangan 235 anak TKI akan melanjutkan sekolah setingkat SMA pascalulus dari Community Learning Centre (CLC) yang berada di Negara Bagian Sabah, Malaysia. Sebanyak 235 anak ini pulang…
KJRI Nilai Malaysia Tak Bertanggung Jawab
Tak Pulangkan WNI yang Masa Tahanannya Habis Diperkirakan jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditahan di Sabah, Malaysia sudah mencapai ribuan orang yang tertangkap tidak memiliki dokumen resmi. Jumlah tersebut tersebar di Pusat Tahanan Sementara (PTS) di Sabah. Banyaknya jumlah tahanan itu dikarenakan banyak WNI yang masa tahanannya habis namun tidak dideportasi Pemerintah Malaysia. Kepala…
Deportan Padati Nunukan, Dipulangkan dengan Biaya Sendiri
Kali Ketiga WNI Biayai Sendiri Deportasinya Pemerintah Malaysia kembali melakukan deportasi besar-besaran 470 Warga Negara Indonesia (WNI), Kamis (20/4) petang. Para deportan dipulangkan setelah menyelesaikan hukumannya di Malaysia. Selain itu, pemulangan WNI ke tanah air ini menjadi paling besar 2017 ini. WNI yang dipulangkan didominasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang bekerja di Sabah, Malaysia…
BMI Ilegal di Sabah Diminta Ikut 3+1
Sejumlah Buruh Migran Indonesia (BMI) kembali akan dipulangkan Pemerintah Malaysia pekan ini akibat tidak memenuhi persyaratan bekerja di Malaysia. Sehingga, BMI ilegal atau tidak memiliki dokumen yang sah untuk bekerja di Malaysia diminta untuk mengikuti program Three Plus One atau biasa disebut 3+1. Itu diungkapkan Ketua Satgas Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI), Hadi Syafaruddin kepada…
Diangkut Polisi ke Pelabuhan Buruh KHL Bersikeras Tak Mau Pulang
Setelah sempat melakukan aksi menduduki kantor DPRD Nunukan sehari semalam, Jumat (27/1/2017), puluhan eks buruh PT.KHL diangkut polisi ke PLBL Liem Hie djung Tanah Merah Nunukan Barat. Para buruh bersikeras ingin mendengar jawaban pihak perusahaan terkait kompensasi yang harus mereka terima setelah PHK yang mereka perjuangkan selama ini. Kapolsek Nunukan Ajun Komisaris Polisi Muhammad Shaleh…
Imigrasi Nunukan: 12.334 TKI Legal Pergi ke Malaysia Tahun Lalu
Kantor Imigrasi Kabupaten Nunukan, Kaltara mencatat, sebanyak 12.334 tenaga kerja Indonesia (TKI) legal berangkat ke Malaysia selama 2016. Kepala Unit Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Internasional Tunon Taka Kabupaten Nunukan, Nasution di Nunukan, Jumat menyatakan, pemberangkatan TKI legal tersebut menggunakan dokumen keimigrasian (paspor) yang sah dengan 24 halaman serta menggunakan visa kerja dari negara tujuan. “Cukup…
3.622 TKI Ilegal Dipulangkan Malaysia Lewat Nunukan
Sepanjang Januari hingga September 2016, Malaysia telah mendeportasi 3.622 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. Mereka dipulangkan ke Tanah Air lewat Nunukan, Kalimantan Utara. Meski tidak menyebut angka pembanding, Kepala Unit Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pelabuhan Internasional Tunon Taka Kabupaten Nunukan, Nasution, mengatakan bahwa jumlah yang dideportasi dalam sembilan bulan pertama 2016 itu lebih banyak dibanding…
BNP2TKI Larang Aparat Tangkap TKI Ilegal
Staf Khusus Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Dedi Nurcahyanto, menegaskan telah melarang aparat menangkap tenaga kerja Indonesia ilegal yang akan diberangkatkan ke Negara Bagian Sabah, Malaysia. “Saya larang itu tangkap-menangkap. Kecuali kalau kalian bisa kasih pekerjaan sih nggak masalah,” kata Ketua Tim KPK BNP2TKI ini, Rabu (7/9/2016) di Nunukan. Dia…
Pemerintah Tangani TKI Ilegal di Malaysia
Upaya pemerintah untuk terus membantu tenaga kerja Indonesia (TKI) di negara-negara kantong terus dilakukan. Salah satunya, upaya penanggulangan masalah TKI ilegal di Malaysia Timur. Pemerintah pun segera meresmikan poros TKI di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rencana tersebut dicetuskan…
Banyak TKI Tak Berdokumen, Dede Yusuf Sebut Korban “Human Trafficking”
Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf menengarai banyaknya buruh migran yang tidak memiliki dokumen sebagai perdagangan manusia. Hal itu disampaikan dia, saat mengunjungi wilayah perbatasan Nunukan Kalimantan Utara, bersama rombongan Komisi IX DPR RI. Dede dan rombongan mengunjungi beberapa tempat fasilitas pemberangkatan buruh migran ke Malaysia, yakni Pelabuhan Tunin Taka Nunukan, imigrasi, balai latihan…
Rini Anak TKI Yang Jago Bahasa Inggris Menjadi Pelayan Cafe Akibat Himpitan Ekonomi
Rini Rahmiah Rahman (16) siswi SMPN 2 Nunukan ini rela membagi waktunya untuk menjadi pelayan cafe demi membantu keluarga, pendapatan sebulannya Rp.500 ribu dikatakan untuk membeli keperluan rumah tangga dan makan sehari hari. Kepala Sekolah SMPN 2 Nunukan Gumolung Bonte cukup terkejut dan tidak menduga masih ada muridnya yang mengalami nasib demikian, ”Bapaknya itu…
Poros Pelayanan TKI Tak Pengaruhi Pemilih Pilkada
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nunukan, Samuel Parrangan memastikan, Program Poros Pelayanan TKI di Kawasan Perbatasan, tidak berpengaruh terhadap pemilih Pilkada Kabupaten Nunukan. “Kan Daftar Pemilih Tetap sudah ditentukan. Ini nggak ada hubungannya dengan itu,” ujarnya, Kamis (8/10/2015). Saat berkunjung ke Kabupaten Nunukan bulan lalu, Nusron Wahid menjelaskan, melalui Program Poros Pelayanan…
Akhirnya Pengurusan Dokumen TKI kembali ke Nunukan
Harapan sejumlah warga Kabupaten Nunukan agar pengurusan dokumen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Negara Bagian Sabah, Malaysia, dikembalikan ke daerah ini bakal segera terwujud. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid, mengatakan, melalui Program Poros Pelayanan TKI di Kawasan Perbatasan, TKI tidak prosedural maupun yang tidak memiliki dokumen akan dipulangkan mengurus…
—AR30122015—
NUNUKAN 